Konflik Gapoktanhut Bagendang Raya Masih Dikaji, Pemkab Kotim Fokus Lengkapi Data

SAMPIT, Kalteng Digital – Penanganan konflik Gapoktanhut di wilayah Bagendang Raya, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), masih berada pada tahap awal. Pemerintah daerah melalui tim penanganan konflik sosial belum mengambil keputusan karena dokumen pendukung dinilai belum lengkap.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kotim, Rihel, menyampaikan bahwa hasil rapat terbaru yang digelar pada Jumat (24/4/2026) memprioritaskan pengumpulan data sebagai dasar analisis.

“Tim saat ini belum memiliki data lengkap. Karena itu, kita minta seluruh dokumen dilengkapi, mulai dari SK Gapoktanhut sejak 2016 hingga terbaru, termasuk peta lokasi,” ujarnya.

Menurutnya, kelengkapan dokumen sangat penting untuk memastikan kejelasan wilayah serta legalitas kelompok tani yang terlibat dalam konflik tersebut. Tanpa data yang akurat, langkah penanganan dikhawatirkan tidak tepat sasaran.

Setelah seluruh dokumen terkumpul, tim akan melakukan analisis awal sebelum melanjutkan ke tahap pengecekan lapangan. Namun, jadwal turun ke lokasi masih menunggu arahan dari pimpinan daerah.

“Data akan kita analisa terlebih dahulu. Untuk turun ke lapangan, kita menunggu petunjuk pimpinan,” jelasnya.

Rihel menegaskan bahwa penanganan konflik sosial tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Diperlukan kajian yang matang agar keputusan yang diambil tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

“Kita tidak bisa memaksakan harus cepat. Yang terpenting adalah analisisnya tepat, sehingga keputusan yang diambil tidak keliru,” tegasnya.

Sementara itu, kondisi di lapangan hingga saat ini masih dinyatakan dalam status quo, sesuai kesepakatan bersama dalam rapat sebelumnya yang juga melibatkan unsur kepolisian.

“Untuk saat ini masih status quo, belum ada perubahan di lapangan,” tandasnya.

Pemerintah daerah berharap proses pengumpulan dan analisis data dapat segera rampung, sehingga penanganan konflik Gapoktanhut di Bagendang Raya dapat dilakukan secara tepat, terukur, dan berkeadilan bagi semua pihak.