KALTENG DIGITAL | Berita Digital Masyarakat Kalimantan Tengah Berita Digital Masyarakat Kalimantan Tengah
PALANGKA RAYA, Kalteng Digital – Dalam rangka memperingati Milad ke-109, organisasi perempuan Muhammadiyah, Aisyiyah melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Aisyiyah Kalimantan Tengah menggelar pelatihan paralegal di Kota Palangka Raya.
Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman hukum masyarakat sekaligus memperkuat pelayanan bantuan hukum bagi warga kurang mampu.
Pelatihan ini juga menjadi bagian dari upaya pembentukan pos bantuan hukum yang mudah diakses masyarakat sehingga warga yang menghadapi persoalan hukum dapat memperoleh pendampingan dan konsultasi secara lebih mudah.
Kegiatan menghadirkan pemateri dari Majelis PP Aisyiyah Bidang Hukum dan HAM, Ummu Salamah, yang menyampaikan materi mengenai peran dan fungsi paralegal dalam membantu masyarakat pencari keadilan.
Wakil Ketua Bidang Hukum, HAM dan Lingkungan Hidup PW Muhammadiyah Kalimantan Tengah, HM Istani P Yunus, menyambut baik pelaksanaan pelatihan tersebut.
Menurutnya, keberadaan paralegal memiliki peran penting dalam membantu masyarakat memahami persoalan hukum yang dihadapi meskipun tidak berprofesi sebagai advokat.
“Seorang paralegal harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar di bidang hukum agar mampu mendampingi masyarakat pencari keadilan,” ujarnya, Kamis (14/5/2026).
Ia berharap peserta pelatihan nantinya dapat aktif turun langsung ke masyarakat maupun sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi dan sosialisasi hukum.
Selain memberikan informasi hukum, paralegal juga diharapkan mampu membantu proses mediasi serta mendukung kerja advokat dalam mendampingi masyarakat yang menghadapi persoalan hukum.
Karena itu, peserta pelatihan diharapkan menjadi paralegal yang terlatih, profesional, dan memiliki kepedulian sosial tinggi terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum.
Istani juga menekankan pentingnya pembentukan kepengurusan organisasi yang aktif agar kegiatan Posbakum Aisyiyah dapat berjalan lebih terstruktur dan dikenal luas masyarakat.
Menurutnya, keberadaan pengurus yang aktif akan membantu program bantuan hukum berjalan lebih maksimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya warga kurang mampu yang membutuhkan pendampingan hukum.
