KALTENG DIGITAL | Berita Digital Masyarakat Kalimantan Tengah Berita Digital Masyarakat Kalimantan Tengah
PALANGKA RAYA, Kalteng Digital – Fraksi-fraksi DPRD Kalimantan Tengah menyampaikan pandangan akhir terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 dalam rapat gabungan bersama Tim Pemerintah Provinsi Kalteng di Gedung DPRD Kalteng, Senin (11/5/2026).
Rapat tersebut menjadi momentum penting bagi DPRD Kalteng dalam mengevaluasi pelaksanaan program pemerintah daerah sekaligus memberikan berbagai catatan strategis untuk arah pembangunan tahun 2026 mendatang.
Ketua DPRD Kalteng, Arton S Dohong, menegaskan pembahasan LKPJ bukan sekadar agenda formal tahunan, melainkan bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap efektivitas penggunaan anggaran daerah.
“Kami ingin memastikan seluruh program yang telah dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan sesuai dengan target pembangunan daerah,” ujarnya.
Menurut Arton, seluruh fraksi pada prinsipnya menerima LKPJ Pemerintah Provinsi Kalteng Tahun Anggaran 2025. Namun demikian, DPRD tetap memberikan sejumlah catatan dan masukan agar pelaksanaan program pembangunan ke depan lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Ia menjelaskan evaluasi penting dilakukan terutama pada sektor pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, hingga pemerataan pembangunan di wilayah pedalaman yang dinilai masih memerlukan perhatian lebih serius.
“Apa yang menjadi rekomendasi DPRD nantinya diharapkan bisa menjadi perhatian pemerintah provinsi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan,” katanya.
Arton menambahkan berbagai catatan yang disampaikan masing-masing fraksi merupakan bagian dari upaya penyempurnaan kebijakan pemerintah daerah agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif dan efisien.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menjaga stabilitas pembangunan daerah serta memastikan seluruh kebijakan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kalimantan Tengah.
“Kolaborasi ini harus terus dijaga agar pembangunan berjalan optimal dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tambahnya.
Rapat tersebut ditutup dengan penyerahan hasil pembahasan dan rekomendasi dari masing-masing juru bicara fraksi kepada unsur pimpinan DPRD Kalteng sebagai tahapan akhir penyampaian pandangan terhadap LKPJ APBD Tahun 2025.
DPRD Kalteng berharap seluruh rekomendasi yang diberikan dapat menjadi bahan evaluasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan serta mempercepat pembangunan yang merata di seluruh wilayah daerah.
