Harlah PMII Kalteng Soroti Keadilan Agraria, Gubernur dan Kapolda Tekankan Sinergi

PALANGKA RAYA, Kalteng Digital – Isu keadilan agraria dan kedaulatan ruang hidup masyarakat menjadi perhatian utama dalam peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-66 PMII Kalimantan Tengah yang digelar di Aquarius Boutique Hotel, Minggu (26/4/2026).

Forum tersebut menjadi ruang dialog terbuka antara mahasiswa, pemerintah daerah, aparat keamanan, serta tokoh masyarakat untuk membahas berbagai persoalan strategis di daerah.

Kegiatan ini dihadiri Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, Kapolda Kalteng, Djoko Poerwanto, serta Ketua PWNU Kalteng, Wahyudie F Dirun.

Dalam sambutannya, Gubernur mengapresiasi inisiatif PMII yang mengangkat tema “Gerakan Agraria Menuju Keadilan Sosial dan Kedaulatan Ruang Hidup Masyarakat Kalimantan Tengah.”

Ia menegaskan bahwa persoalan agraria tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan lahan, tetapi juga menyangkut keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, serta keberlanjutan lingkungan hidup.

“Kita kaya sumber daya alam, tetapi juga menghadapi konflik lahan, ketimpangan penguasaan tanah, dan ancaman terhadap ruang hidup masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah daerah terus mendorong reforma agraria, perlindungan masyarakat adat, serta penataan ruang yang lebih berkeadilan. Namun, upaya tersebut tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan berbagai pihak.

“Perlu sinergi antara pemerintah, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menegaskan keterbukaan pemerintah terhadap kritik dari kalangan mahasiswa, selama disampaikan secara konstruktif dan berbasis data.

Sementara itu, Kapolda Kalteng menyoroti persoalan agraria dari sudut pandang keamanan. Ia menyebut konflik lahan yang tidak tertangani dengan baik berpotensi menimbulkan dampak serius, termasuk tindak kriminal hingga korban jiwa.

“Konflik agraria bisa berkembang menjadi konflik sosial jika tidak dikelola dengan baik,” ujarnya.

Ia mencontohkan sejumlah kasus konflik di daerah, termasuk di Kabupaten Kapuas, yang menunjukkan kompleksitas persoalan agraria di lapangan.

Kapolda juga mengapresiasi peran mahasiswa, khususnya PMII, dalam mendorong diskursus kritis yang tetap menjaga stabilitas daerah.

Menurutnya, mahasiswa tidak hanya dituntut memahami teori, tetapi juga mampu menghadirkan solusi nyata di tengah masyarakat.

“Gagasan harus bisa diwujudkan dalam aksi nyata yang memberikan manfaat,” tegasnya.

Melalui forum ini, diharapkan lahir rekomendasi strategis yang dapat menjadi rujukan dalam penyelesaian persoalan agraria di Kalimantan Tengah secara adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.