Pemkot Palangka Raya Sisir Kepatuhan Pajak Usaha, Temukan Sejumlah Potensi Baru

PALANGKA RAYA, Kalteng Digital – Pemerintah Kota Palangka Raya terus menggencarkan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan melakukan penertiban dan pengawasan pajak terhadap pelaku usaha di berbagai sektor.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui tim gabungan yang terdiri dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Satpol PP, serta unsur TNI dan Polri, dengan rangkaian agenda berupa sosialisasi, pendataan, pemeriksaan, hingga penagihan pajak daerah.

Plt Kepala Bidang Penetapan, Keberatan, dan Pengawasan Pendapatan Daerah Bapenda Palangka Raya, Masrini Wahyuningrum, mengatakan kegiatan tersebut berlangsung selama tiga hari, mulai 13 hingga 15 April 2026.

Menurutnya, langkah ini dilakukan untuk memastikan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengoptimalkan potensi penerimaan daerah dari sektor usaha.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengolahan Data dan Informasi, Pendataan dan Penilaian, Andrew Vincent Pasaribu, menyebut pada hari kedua pelaksanaan tim menyasar belasan titik usaha yang masuk dalam daftar pengawasan.

Awalnya, terdapat 11 objek pajak yang menjadi target, namun dalam pelaksanaan di lapangan jumlah tersebut bertambah menjadi 12 titik, termasuk kawasan kuliner di Jalan RTA Milono.

Di lokasi tersebut, petugas juga melakukan pendataan terhadap sejumlah pelaku usaha makanan yang belum seluruhnya tercatat dalam basis data pajak daerah.

Dari hasil penelusuran, tim menemukan adanya objek pajak baru yang sebelumnya belum terdata, termasuk usaha jasa parkir di sekitar pusat perbelanjaan yang kini mulai diidentifikasi sebagai sumber potensi PAD.

Selain pendataan, petugas juga melakukan pemeriksaan terhadap beberapa usaha di sektor makanan dan minuman, penginapan, hingga jasa parkir. Di sisi lain, penagihan dilakukan terhadap wajib pajak yang belum melunasi kewajibannya.

Dalam kegiatan tersebut, ditemukan berbagai persoalan, mulai dari pelaku usaha yang tidak kooperatif hingga laporan pembayaran pajak yang dinilai tidak sesuai dengan skala usaha.

Salah satu temuan di lapangan menunjukkan adanya pelaporan pajak dalam jumlah yang sangat kecil dibandingkan potensi usaha, sehingga akan ditindaklanjuti dengan pemanggilan untuk klarifikasi lebih lanjut.

Petugas juga menemukan adanya usaha yang sebelumnya rutin membayar pajak, namun berhenti setelah terjadi pergantian kepemilikan.

Sebagai tindak lanjut, tim memberikan surat teguran kepada wajib pajak yang belum patuh, bahkan terdapat pelaku usaha yang telah menerima teguran hingga tiga kali.

Pemerintah memberikan tenggat waktu maksimal tiga hari untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Apabila tidak dipenuhi, sanksi berupa penutupan sementara usaha dapat diterapkan.

Masrini menilai, dinamika usaha khususnya di sektor kuliner menjadi tantangan tersendiri dalam pengawasan pajak karena perputaran usaha yang cukup cepat.

Di lapangan, sebagian besar pelaku usaha tidak berada di lokasi dan hanya diwakili oleh karyawan, sehingga proses klarifikasi harus dilakukan melalui komunikasi dengan pemilik usaha.

Melalui kegiatan ini, pemerintah juga memberikan edukasi kepada pelaku usaha mengenai pentingnya pembayaran pajak sebagai kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Ke depan, pengawasan dan pendataan akan terus dilakukan secara berkala guna memastikan seluruh potensi pajak dapat tergarap secara optimal.