Target 1 Juta Guru PPPK Masih Jauh, DPRD Kalteng Siapkan RDP untuk Perjuangkan Honorer

PALANGKA RAYA, Kalteng Digital – Harapan besar para guru honorer untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hingga kini belum sepenuhnya terwujud. Pasalnya, usulan formasi yang diajukan pemerintah daerah ke pemerintah pusat masih dinilai belum mendekati target nasional sebanyak satu juta guru.

Kondisi ini memunculkan kekhawatiran berbagai pihak, termasuk legislatif daerah. Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Yohanes Freddy Ering, menilai persoalan tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena berkaitan langsung dengan kebutuhan tenaga pendidik di lapangan.

Ia mengaku baru mendapatkan informasi terkait belum optimalnya usulan formasi tersebut. Namun demikian, pihaknya menegaskan akan segera mengambil langkah konkret untuk menelusuri persoalan tersebut secara menyeluruh.

“Informasi ini memang baru kami terima. Tapi tentu harus segera ditindaklanjuti, salah satunya melalui Rapat Dengar Pendapat dengan badan kepegawaian dan instansi terkait,” ujarnya.

Freddy menjelaskan, RDP dinilai penting untuk menggali data riil mengenai kebutuhan guru di daerah, sekaligus mengevaluasi sejauh mana perencanaan formasi yang telah diajukan oleh pemerintah daerah.

Menurutnya, persoalan kekurangan formasi PPPK guru tidak hanya berdampak pada nasib tenaga honorer, tetapi juga berpengaruh terhadap kualitas layanan pendidikan, terutama di daerah-daerah yang masih kekurangan tenaga pengajar.

“Iya, ini menyangkut hal yang sangat mendasar. Bukan hanya soal status guru honorer, tapi juga keberlangsungan pendidikan kita. Karena itu perlu segera dibahas secara serius,” tegasnya.

Ia menambahkan, DPRD Kalteng akan mendorong agar RDP dapat dilaksanakan dalam waktu dekat mengingat urgensi persoalan tersebut. Melalui forum tersebut, diharapkan ada kejelasan terkait kendala yang dihadapi, baik dari sisi pengusulan formasi, kebijakan pusat, maupun kesiapan daerah.

Lebih jauh, Freddy berharap adanya sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam mempercepat proses pengangkatan guru honorer menjadi PPPK, sehingga target yang telah dicanangkan sebelumnya dapat lebih realistis untuk dicapai.

“Harapannya tentu ada solusi konkret. Kita ingin ada langkah strategis yang benar-benar berpihak pada para guru honorer yang selama ini sudah mengabdi,” pungkasnya.

Dengan adanya dorongan dari legislatif ini, diharapkan persoalan keterbatasan formasi PPPK guru dapat segera menemukan titik terang, sekaligus memberikan kepastian bagi para tenaga pendidik yang selama ini menanti kejelasan status mereka.