Selisih Kas BLU UPR Rp10,3 Miliar, Kampus Pastikan Masalah Administratif

PALANGKA RAYA, Kalteng Digital – Universitas Palangka Raya (UPR) mengungkap adanya selisih kas dalam laporan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) tahun 2025 sebesar Rp10,3 miliar. Pihak kampus menegaskan, selisih tersebut bukan indikasi penyelewengan, melainkan persoalan administratif dalam pencatatan keuangan.

Hal ini disampaikan dalam jumpa pers oleh Plt Kepala Biro Umum dan Keuangan UPR, Yahya Sulaiman, di ruang Wakil Rektor, Rabu (15/4/2026).

Ketua Tim Keuangan UPR, Nampung, menjelaskan bahwa perbedaan pencatatan sebagian terjadi akibat transaksi antarbank di akhir tahun anggaran.

“Transaksi pada 31 Desember membutuhkan waktu proses hingga dua hari karena perbedaan sistem antarbank, sehingga terjadi selisih antara laporan keuangan dan rekening koran,” ujarnya.

Selain itu, terdapat dana yang telah dikembalikan ke kas negara melalui mekanisme billing, namun belum dapat dicatat sebagai belanja karena kendala regulasi administratif.

Berdasarkan audit sementara dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, kas BLU UPR tercatat sebesar Rp47,43 miliar, sementara saldo riil rekening sebesar Rp37,08 miliar.

Dari selisih tersebut, sekitar Rp10,34 miliar telah dapat dijelaskan melalui sejumlah komponen transaksi, seperti pengembalian dana ke kas negara, penyaluran beasiswa, serta belanja kegiatan yang belum disahkan secara administratif.

Nampung menambahkan, sisa selisih diduga berasal dari akumulasi biaya administrasi perbankan, seperti biaya transfer antarbank.

“Masih ada sekitar Rp1,77 juta yang belum dapat dijelaskan secara rinci,” katanya.

UPR menegaskan bahwa proses audit masih berlangsung dan belum menghasilkan kesimpulan akhir.

“Kami menegaskan, setiap penilaian final sebelum audit selesai tidak memiliki dasar hukum yang kuat,” tegas Yahya.

Ia juga memastikan bahwa pihak kampus bersikap terbuka dan kooperatif dalam proses pemeriksaan, baik oleh Inspektorat Jenderal, Badan Pemeriksa Keuangan, maupun kantor akuntan publik.

UPR mengimbau masyarakat untuk tidak menarik kesimpulan sepihak sebelum audit rampung, serta menegaskan komitmennya dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.