PALANGKA RAYA, Kalteng Digital – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah tidak mengambil langkah intervensi langsung dalam merespons kenaikan harga plastik. Sebaliknya, pemerintah menitikberatkan pada edukasi masyarakat serta pemantauan kondisi pasar.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kalteng, Linae Victoria Aden, menyampaikan bahwa plastik bukan komoditas yang diproduksi di daerah, sehingga fluktuasi harganya sangat dipengaruhi faktor eksternal, termasuk kondisi global.
“Plastik itu tidak diproduksi di sini, sehingga ada berbagai faktor yang memengaruhi, termasuk kondisi global,” ujarnya, Kamis (16/4/2026).
Menurutnya, langkah pemerintah saat ini lebih diarahkan pada peningkatan kesadaran masyarakat agar bijak menyikapi kenaikan harga, termasuk mengurangi ketergantungan terhadap plastik.
Ia juga menyoroti isu mikroplastik yang kini menjadi perhatian, sehingga penggunaan bahan alternatif yang lebih alami dan ramah lingkungan dinilai sebagai pilihan yang lebih aman.
“Kami mengedukasi masyarakat untuk menggunakan bahan yang lebih natural dan ramah lingkungan,” jelasnya.
Di sisi lain, Pemprov melalui dinas terkait telah melakukan pemantauan langsung ke pasar tradisional dan ritel modern guna memastikan perkembangan harga kebutuhan masyarakat, termasuk plastik.
“Dinas perdagangan sudah turun ke pasar dan ritel modern untuk mengecek harga,” tambahnya.
Hasil pemantauan tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan langkah lanjutan pemerintah, dengan tetap mempertimbangkan kewenangan di setiap level pemerintahan, baik provinsi, kabupaten/kota, maupun pusat.
Pemprov Kalteng menegaskan bahwa penanganan kenaikan harga tidak hanya difokuskan pada satu komoditas, melainkan seluruh kebutuhan masyarakat yang terdampak dinamika ekonomi.
KALTENG DIGITAL | Berita Digital Masyarakat Kalimantan Tengah Berita Digital Masyarakat Kalimantan Tengah















