DPRD Kotim Pastikan Petani Kini Lebih Mudah Dapat Solar Subsidi, Harga Eceran Disorot

SAMPIT, Kalteng Digital – Kabar melegakan datang bagi para petani di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Setelah lama mengeluhkan sulitnya memperoleh solar subsidi, Komisi II DPRD Kotim memastikan distribusi BBM subsidi untuk sektor pertanian kini akan dipermudah.

Kepastian tersebut muncul dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara DPRD Kotim, petani wilayah selatan, Pertamina, SPBU, serta Dinas Pertanian terkait penyaluran dan ketersediaan BBM subsidi bagi petani, Selasa (26/5/2026).

Dalam rapat itu, seluruh pihak sepakat mencari solusi atas persoalan yang selama ini dikeluhkan petani, terutama terkait sulitnya memperoleh solar untuk kebutuhan alat dan mesin pertanian.

Sedikitnya terdapat 10 poin kesepakatan yang dihasilkan dalam RDP tersebut.

Beberapa poin penting di antaranya penambahan kuota BBM subsidi khusus sektor pertanian, penyederhanaan administrasi barcode bagi petani, penguatan pengawasan distribusi BBM subsidi, hingga usulan pembentukan SPBU khusus sektor pertanian sebagai solusi jangka panjang.

Selain itu, disepakati pula penambahan kuota BBM di SPBU dan APMS, khususnya di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) V yang meliputi Kecamatan Parenggean, Tualan Hulu, Mentaya Hulu, Telaga Antang, Antang Kalang, dan Bukit Santuai.

Ketua Komisi II DPRD Kotim, Akhyanoor mengatakan hasil rapat tersebut menjadi angin segar bagi para petani di wilayah selatan Kotim.

Menurutnya, Dinas Pertanian juga telah menyiapkan sistem pendataan melalui barcode dan aplikasi XSTAR agar SPBU lebih mudah melayani petani penerima subsidi.

“Pada intinya nanti SPBU akan lebih mudah mengeluarkan BBM sesuai hak petani kita, khususnya di wilayah selatan,” ujarnya.

Ia menegaskan kebijakan tersebut nantinya tidak hanya berlaku di wilayah Teluk Sampit atau Lempuyang, tetapi untuk seluruh petani di Kotim yang terdata secara resmi di Dinas Pertanian.

Dalam rapat itu juga disepakati bahwa petani diperbolehkan menggunakan jerigen saat membeli solar subsidi, dengan catatan jerigen yang digunakan memenuhi standar keamanan.

“Pakai jerigen, supaya tidak perlu membawa alat berat yang justru merusak jalan. Tapi jerigennya harus standar dan aman,” jelasnya.

Akhyanoor mengungkapkan, selama ini salah satu persoalan terbesar yang dihadapi petani adalah tingginya harga solar subsidi di tingkat pengecer.

Bahkan berdasarkan laporan yang diterima DPRD, satu jerigen biosolar berkapasitas sekitar 30 liter bisa dijual hingga Rp800 ribu.

“Padahal itu biosolar subsidi. Bayangkan, petani membeli sampai Rp800 ribu per jerigen. Mudah-mudahan ke depan petani bisa mendapatkan harga standar Rp6.800 per liter,” katanya.

Ia menilai persoalan kelangkaan BBM subsidi bagi petani tidak bisa dianggap sepele karena berdampak langsung terhadap produktivitas pertanian dan ketahanan pangan daerah.

“Kalau BBM petani langka, siapa yang rugi? Seluruh masyarakat Kotim juga akan merasakan dampaknya,” tegasnya.

Melalui hasil RDP tersebut, DPRD Kotim berharap distribusi BBM subsidi benar-benar tepat sasaran dan berpihak kepada petani agar sektor pertanian di Kotim dapat berjalan optimal.