DPRD Kalteng Nilai Rotasi Jabatan Pemprov Wajar untuk Tingkatkan Kinerja

PALANGKA RAYA, Kalteng Digital – Rencana rotasi dan penyegaran jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendapat tanggapan dari DPRD Kalteng. Langkah yang disiapkan Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran dinilai sebagai bagian dari dinamika birokrasi yang wajar dalam upaya meningkatkan efektivitas kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).

Sebelumnya, Agustiar Sabran menegaskan proses rotasi dan evaluasi jabatan tidak dilakukan secara asal-asalan maupun sekadar formalitas birokrasi. Pemerintah provinsi disebut telah melaksanakan berbagai tahapan evaluasi, termasuk assessment dan job fit dengan melibatkan tim independen dari kalangan akademisi dan profesor.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Sudarsono menilai rotasi jabatan merupakan hal yang lumrah dilakukan dalam sistem pemerintahan.

Menurutnya, setiap kepala daerah tentu memiliki penilaian tersendiri terhadap kemampuan, kinerja, dan kapasitas para pejabat di lingkungan kerjanya sehingga penyegaran birokrasi menjadi sesuatu yang wajar.

“Saya kira rotasi dalam sebuah pemerintahan adalah sesuatu yang biasa. Karena pimpinan pasti punya penilaian terhadap kinerja jajaran OPD-nya,” ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (20/5/2026).

Sudarsono mengatakan, tidak semua pejabat selalu cocok dengan posisi yang ditempati saat ini. Dalam kondisi tertentu, pergeseran jabatan justru diperlukan agar kemampuan seorang pejabat dapat lebih optimal dan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

“Terkadang kemampuan seseorang belum konek dengan tempat kerjanya yang lama. Oleh sebab itu perlu ada pergeseran,” katanya.

Politisi Partai Golkar tersebut berharap proses mutasi maupun promosi jabatan yang nantinya dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah benar-benar mampu membawa dampak positif terhadap peningkatan kinerja birokrasi secara menyeluruh.

Ia menegaskan, rotasi jabatan seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai pergantian posisi semata, tetapi harus mampu menghadirkan perubahan nyata terhadap kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.

“Sebagai anggota DPRD tentu berharap mutasi atau mungkin promosi jabatan yang dilakukan pemprov harus berdampak positif terhadap kinerja secara keseluruhan,” tegasnya.

Menurut Sudarsono, keberhasilan rotasi jabatan nantinya dapat dilihat dari meningkatnya efektivitas pelayanan publik dan kualitas kerja OPD di lingkungan pemerintah provinsi.

Karena itu, ia meminta pemerintah daerah memastikan pejabat yang ditempatkan benar-benar memiliki kompetensi, integritas, dan kemampuan menjalankan tugas secara maksimal.

“Termasuk terhadap pelayanan untuk kepentingan masyarakat luas,” pungkasnya.