Fairid Naparin Dorong Digitalisasi Keuangan Pemkot Bersama BCA, Cegah PAD Bocor dan Uang Palsu

PALANGKA RAYA SEMAKIN KEREN – Pemerintah Kota Palangka Raya terus memperkuat langkah strategis menuju transformasi digital, khususnya dalam tata kelola keuangan. Komitmen ini ditegaskan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemkot Palangka Raya dan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) yang digelar dalam forum High Level Meeting di Aula Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalteng, Rabu siang, (4/6/2025).

Dalam kesempatan tersebut, turut dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) dengan sejumlah dinas teknis sebagai bentuk konkret penerapan digitalisasi transaksi keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.

Wali Kota Fairid Naparin menyebut kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya besar untuk membangun ekosistem keuangan publik yang efisien, cepat, dan bebas dari potensi kebocoran anggaran. Menurutnya, sistem digital yang terintegrasi memungkinkan Pemkot melakukan transaksi secara akuntabel sekaligus mengurangi risiko yang selama ini kerap muncul dalam praktik konvensional.

“Kolaborasi ini menjadi langkah strategis untuk mendorong digitalisasi transaksi keuangan di lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya. Kami ingin memastikan pelayanan publik berjalan cepat, akurat, dan minim risiko,” ujar Fairid dalam sambutannya.

Berdasarkan keterangan dari pihak BCA, Palangka Raya menjadi daerah pertama di Kalimantan yang menjalin kerja sama resmi digitalisasi transaksi keuangan dengan bank swasta nasional tersebut. Hal ini menjadi tonggak penting dalam reformasi tata kelola keuangan daerah, yang tidak hanya berdampak pada efisiensi, tetapi juga pada transparansi dan kepercayaan publik.

Fairid menegaskan bahwa digitalisasi ini juga diarahkan untuk meminimalisir potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mencegah peredaran uang palsu di sektor pelayanan publik. “Alhamdulillah, hingga semester II ini, Kota Palangka Raya tercatat sebagai salah satu daerah dengan capaian terbaik dalam pelaksanaan transaksi digital di sektor pemerintahan,” ungkapnya.

Menurut Fairid, transformasi digital bukan sekadar urusan jumlah transaksi, melainkan juga peningkatan kualitas pelayanan. “Ini adalah bagian dari agenda besar kami untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern dan adaptif terhadap perkembangan teknologi,” pungkasnya.

Kolaborasi ini menambah deretan langkah inovatif Pemkot Palangka Raya dalam membangun sistem pemerintahan berbasis data dan teknologi yang diharapkan mampu menjawab tantangan pelayanan publik di masa depan.