DPRD Kalteng Minta PBS Ikut Bertanggung Jawab atas Kerusakan Jalan Umum

PALANGKA RAYA, Kalteng Digital – Pemanfaatan jalan umum oleh perusahaan besar swasta (PBS), khususnya sektor perkebunan dan pertambangan, kembali menjadi sorotan DPRD Kalimantan Tengah. Perusahaan yang menggunakan jalan nasional maupun jalan umum untuk aktivitas operasional diminta turut bertanggung jawab terhadap kerusakan infrastruktur yang ditimbulkan.

Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Purdiono, menegaskan bahwa pemerintah perlu memastikan keberadaan perusahaan tidak memberikan dampak negatif bagi masyarakat, terutama terkait kondisi jalan yang menjadi akses utama warga.

“Kalau memang jalan itu dilewati oleh PBS, baik perusahaan sawit maupun tambang, kita berharap ada aturan yang jelas. Jangan sampai mereka menggunakan jalan tersebut, tetapi tidak ikut bertanggung jawab ketika terjadi kerusakan,” ujarnya, Senin (8/6/2026).

Menurutnya, kerusakan jalan akibat aktivitas angkutan perusahaan tidak hanya mengurangi kenyamanan pengguna jalan, tetapi juga berpotensi menghambat mobilitas masyarakat dan aktivitas perekonomian daerah.

Purdiono menilai persoalan ini semakin penting untuk mendapat perhatian karena banyak kendaraan operasional perusahaan yang membawa muatan berat dan berpotensi melebihi kapasitas atau tonase jalan yang tersedia.

“Yang dirugikan akhirnya masyarakat umum. Karena itu perlu ada ketegasan. Kalau perusahaan memanfaatkan jalan tersebut untuk kegiatan usahanya, tentu harus ada tanggung jawab yang menyertainya. Jangan sampai masyarakat hanya menerima dampak buruknya saja,” katanya.

Ia menambahkan, pemerintah pusat memiliki peran strategis dalam menyusun regulasi yang mengatur penggunaan jalan umum oleh perusahaan. Dengan adanya aturan yang tegas, tanggung jawab terhadap pemeliharaan maupun perbaikan jalan dapat dilakukan secara proporsional dan berkeadilan.

Selain itu, Purdiono juga menyoroti kontribusi besar daerah penghasil sumber daya alam terhadap penerimaan negara. Menurutnya, daerah yang menjadi sumber aktivitas industri seharusnya memperoleh perhatian yang seimbang, terutama dalam pembangunan dan perbaikan infrastruktur pendukung.

“Kita mengetahui sumber daya alam dari daerah ini banyak dimanfaatkan dan memberikan pemasukan bagi negara. Jangan sampai sumber daya alam diangkut terus, tetapi ketika jalan rusak dan muncul persoalan sosial, masyarakat daerah yang harus menanggung semuanya,” tegasnya.

DPRD Kalimantan Tengah, lanjutnya, siap menyuarakan persoalan tersebut kepada pemerintah pusat agar lahir kebijakan yang mampu memberikan kepastian tanggung jawab bagi perusahaan yang memanfaatkan fasilitas jalan umum.

Ia berharap ke depan kerusakan jalan akibat aktivitas angkutan perusahaan tidak lagi menjadi beban masyarakat semata, melainkan ditangani secara bersama sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing pihak demi menjaga kualitas infrastruktur serta keselamatan pengguna jalan