Ketua DPRD Kalteng Akui Jalan HM Arsyad Rusak, Terkendala Anggaran Daerah

SAMPIT, Kalteng Digital – Kondisi ruas Jalan HM Arsyad di Kota Sampit hingga arah Kabupaten Seruyan kembali menjadi sorotan masyarakat akibat kerusakan yang dinilai semakin parah di sejumlah titik. Menanggapi keluhan tersebut, Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Arton S Dohong mengakui penanganan jalan tersebut memang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas PUPR.

Saat ditemui di Rumah Jabatan Bupati Kotawaringin Timur, Selasa (19/5/2026), Arton mengatakan pemerintah provinsi pada dasarnya tetap memprogramkan perbaikan infrastruktur jalan, termasuk ruas Jalan HM Arsyad yang menghubungkan Kota Sampit hingga wilayah pesisir dan Kabupaten Seruyan.

“Yang pertama bahwa pemerintah provinsi pasti memprogramkan, karena itu menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi,” ujarnya.

Ruas Jalan HM Arsyad sendiri selama ini menjadi jalur utama masyarakat menuju kawasan Ujung Pandaran dan Kabupaten Seruyan. Namun dalam beberapa tahun terakhir, kondisi aspal di sejumlah titik mengalami kerusakan berupa gelombang dan pengelupasan yang dikeluhkan pengguna jalan.

Saat hujan turun, kerusakan jalan semakin membahayakan karena genangan air dan banjir kerap menutupi bagian aspal yang rusak sehingga pengendara harus mengurangi kecepatan demi menghindari kecelakaan.

Arton menjelaskan, kendala utama dalam penanganan infrastruktur jalan saat ini berkaitan dengan keterbatasan anggaran daerah yang mengalami penurunan cukup signifikan dalam dua tahun terakhir.

Menurutnya, APBD Kalimantan Tengah tahun 2026 turun drastis dari sebelumnya sekitar Rp10 triliun menjadi Rp5,4 triliun.

“Hanya saja yang jadi persoalan barangkali masalah pendanaan, karena kita dua tahun berturut-turut APBD menurun sangat drastis. Tahun 2026 ini dari Rp10 triliun menjadi Rp5,4 triliun,” katanya.

Ia menambahkan, dari total APBD tersebut, anggaran belanja langsung yang benar-benar dapat digunakan untuk pembangunan hanya sekitar Rp1,5 triliun.

Sementara di sisi lain, pemerintah provinsi harus menangani ribuan kilometer ruas jalan yang tersebar di 13 kabupaten dan satu kota di Kalimantan Tengah.

“Praktis untuk belanja langsung itu hanya Rp1,5 triliun lebih sedikit. Sementara ruas jalan yang harus ditangani pemerintah provinsi itu beribu-ribu kilometer. Membagi anggaran sebesar itu tentu tidak gampang,” ucapnya.

Meski demikian, Arton berharap penanganan infrastruktur jalan, termasuk Jalan HM Arsyad, dapat dilakukan secara bertahap agar aktivitas masyarakat dan distribusi barang tetap berjalan lancar.

Ia menilai kondisi jalan beraspal yang rusak saat ini masih lebih baik dibandingkan apabila akses jalan masih berupa jalan tanah.

“Lebih baik jalan rusak dan terkelupas sedikit-sedikit daripada jalan tanah,” tandasnya.

Menurutnya, pemerintah provinsi tetap perlu memberikan perhatian serius terhadap kondisi ruas Jalan HM Arsyad karena jalur tersebut menjadi akses penting bagi aktivitas ekonomi masyarakat menuju wilayah pesisir hingga Kabupaten Seruyan.