Viral Anggaran Sewa Mobil Dinas Rp1,1 Miliar, Wawali Palangka Raya Sebut Lebih Efisien Dibanding Beli

PALANGKA RAYA, Kalteng Digital – Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini angkat bicara terkait ramainya sorotan publik di media sosial mengenai dugaan anggaran sewa mobil dinas Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya yang disebut mencapai Rp1,1 miliar.

Zaini menjelaskan, dirinya tidak mengetahui secara detail total rincian anggaran tersebut. Namun ia menegaskan, kebijakan penyewaan kendaraan dinas dilakukan berdasarkan kebutuhan operasional di masing-masing perangkat daerah (PD).

“Kalau ditanya pastinya saya tidak tahu detail rincinya. Itu kemarin sudah dibahas bersama BKAD. Intinya apakah lebih baik membeli kendaraan dinas atau menyewa,” ujar Zaini, Senin (18/5/2026).

Menurutnya, opsi penyewaan kendaraan dipilih karena dinilai lebih efisien dibandingkan harus melakukan pembelian kendaraan baru yang membutuhkan biaya cukup besar di tengah kondisi efisiensi anggaran daerah.

“Kalau beli itu butuh biaya besar. Setelah dihitung, ternyata lebih efisien dan efektif kalau menyewa,” jelasnya.

Ia mengatakan, kebutuhan kendaraan operasional di sejumlah perangkat daerah masih belum sepenuhnya terpenuhi. Karena itu, skema sewa dianggap menjadi solusi sementara untuk mendukung mobilitas kepala perangkat daerah maupun pejabat administrator yang belum memiliki kendaraan dinas layak pakai.

Zaini juga menyebutkan bahwa proses penyediaan kendaraan dilakukan melalui mekanisme penawaran agar pemerintah mendapatkan harga yang lebih ekonomis dan sesuai kebutuhan operasional.

“Di perangkat daerah masing-masing ada anggaran operasional. Itu digunakan untuk sewa kendaraan dinas, terutama untuk kepala dinas yang belum memiliki kendaraan,” katanya.

Menurut dia, hingga saat ini masih ada beberapa perangkat daerah yang menggunakan kendaraan operasional lama sehingga dinilai kurang mendukung aktivitas kedinasan sehari-hari.

“Masih ada yang menggunakan kendaraan lama seperti Avanza. Jadi memang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran,” tambahnya.

Terkait jenis kendaraan yang disewa, Zaini memastikan Pemerintah Kota Palangka Raya tidak mengutamakan kendaraan mewah, melainkan kendaraan yang layak dan mendukung operasional pemerintahan.

“Bukan yang mewah-mewah, tapi yang layak untuk operasional,” tegasnya.

Ia menambahkan, kebijakan tersebut juga tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi anggaran daerah, dengan prioritas utama pemerintah tetap diarahkan pada pelayanan dasar masyarakat dan program pembangunan daerah.

Sebelumnya, isu terkait anggaran sewa kendaraan dinas senilai Rp1,1 miliar ramai diperbincangkan masyarakat di media sosial dan memunculkan beragam tanggapan publik terkait penggunaan anggaran operasional di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.