Pemkab Kotim Dorong Inovasi Akses Keuangan, Rapat TPAKD Diminta Hasilkan Program Nyata

SAMPIT, Kalteng Digital – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mendorong lahirnya inovasi dalam program akses keuangan daerah melalui rapat koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

Hal tersebut disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah Kotim, Umar Kaderi, saat menghadiri Rapat Koordinasi TPAKD Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan I Tahun 2026 yang diinisiasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalteng, Selasa (7/4/2026).

“Saya berharap rapat ini tidak hanya menjadi ajang evaluasi, tetapi juga menghasilkan rekomendasi yang aplikatif dan dapat segera ditindaklanjuti,” ujarnya.

Menurut Umar, forum TPAKD memiliki peran penting dalam memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan, sekaligus menyelaraskan langkah dalam meningkatkan akses keuangan masyarakat di daerah.

Ia menjelaskan, TPAKD merupakan wadah strategis untuk mendorong inklusi keuangan, meningkatkan literasi masyarakat, serta memperluas pemanfaatan layanan keuangan formal guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi, seperti keterbatasan akses layanan keuangan di wilayah tertentu, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan, hingga perlunya penguatan kapasitas pemerintah daerah.

“Rapat ini menjadi momentum penting untuk monitoring dan evaluasi, sekaligus merumuskan langkah perbaikan ke depan,” jelasnya.

Dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan coaching clinic untuk mendukung perangkat daerah, khususnya organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjalankan program TPAKD.

Melalui pendampingan ini, diharapkan OPD mampu meningkatkan pemahaman terkait perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, hingga pelaporan dan penguatan sinergi lintas sektor.

Umar menegaskan, pemerintah daerah mendukung penuh program TPAKD karena sejalan dengan upaya memperkuat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Akses keuangan yang luas akan membuka peluang bagi UMKM, petani, nelayan, hingga kelompok rentan untuk mendapatkan layanan keuangan yang aman dan terjangkau,” tambahnya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, OJK, Bank Indonesia, lembaga jasa keuangan, serta seluruh pemangku kepentingan.

“Sinergi harus terus diperkuat agar program yang dijalankan benar-benar sesuai kebutuhan daerah dan berdampak nyata,” tegasnya.

Melalui forum tersebut, diharapkan tercipta program yang lebih terarah, berkualitas, dan mampu memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

“Kami mengajak semua pihak untuk terus berkomitmen, berkolaborasi, dan menghadirkan inovasi demi memperkuat ekonomi daerah dan mewujudkan pembangunan yang inklusif,” pungkasnya.