KALTENG DIGITAL | Berita Digital Masyarakat Kalimantan Tengah Berita Digital Masyarakat Kalimantan Tengah
PALANGKA RAYA SEMAKIN KEREN – Komitmen dalam meningkatkan kualitas layanan hukum digital terus diperkuat oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah (Kanwil Kemenkumham Kalteng). Melalui partisipasi aktif dalam Zoom Meeting Nasional yang digelar oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Selasa (27/5/2025), Kanwil Kemenkumham Kalteng menegaskan dukungannya terhadap penguatan layanan Jaminan Fidusia yang lebih transparan dan efisien.
Kegiatan ini diikuti langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Joko Martanto, beserta jajaran JFT/JFU dan Helpdesk AHU Kanwil Kalteng. Pertemuan daring tersebut dihadiri pula oleh seluruh Kanwil Kemenkumham se-Indonesia serta perwakilan dari Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) dan Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas), menandakan kolaborasi lintas sektor yang solid dalam mewujudkan tertib administrasi hukum di bidang fidusia.
Webinar nasional ini menghadirkan narasumber dari Direktorat Perdata dan Direktorat Teknologi Informasi Ditjen AHU. Topik yang dibahas mencakup pendaftaran, perubahan hingga penghapusan jaminan fidusia, serta tata cara pembuatan akun dalam sistem layanan fidusia elektronik.
“Digitalisasi layanan fidusia merupakan langkah nyata untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih akurat dan mudah diakses oleh masyarakat dan pelaku usaha,” jelas Joko Martanto dalam keterangannya. Ia menambahkan bahwa transformasi layanan ini sangat relevan di era modern, khususnya dalam menjamin kepastian hukum dalam dunia pembiayaan.
Jaminan Fidusia sendiri merupakan sistem pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda berdasarkan kepercayaan, yang digunakan sebagai jaminan pinjaman tanpa harus menyerahkan fisik barang tersebut. Keberadaan sistem yang tertib dan transparan sangat diperlukan demi meningkatkan kepercayaan antara lembaga keuangan dan debitur.
Kanwil Kemenkumham Kalteng berkomitmen untuk terus memperkuat pelayanan publik berbasis digital yang ramah pengguna, cepat, dan akuntabel sebagai bagian dari visi nasional untuk membangun sistem hukum yang modern dan inklusif.
